DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN GELAR SOSIALISASI BSPS TAHUN 2026

Sinergi Membangun Hunian Layak: DLHPKP Kab.Purbalingga Gelar Sosialisasi Program BSPS 2026

PANDANSARI, INFO – Dinas Lingkungan Hidup dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purbalingga bekerjasama dengan Pemerintah Desa Pandansari melaksanakan kegiatan Sosialisasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2026. Acara yang berlangsung pada Rabu (11/03) ini bertempat di Balaidesa Pandansari dan dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kawasan Permukiman (DLHKP ) Kabupaten Purbalingga,dalam sambutannya Perwakilan dari DLHPKP Kabupaten Purbalingga, Ibu Septy menyampaikan Pesan bahwa Kegiatan BSPS ini Murni bantuan Stimulan tanpa adanya Potongan ,jadi tidak ada istilah nantinya ada Pemberian Gratifikasi dll pada pihak manapun," terangnya

Kegiatan ini merupakan langkah awal dalam implementasi program stimulan bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hunian menjadi Rumah Layak Huni (RLH). Program BSPS sendiri menekankan pada prinsip swadaya atau gotong royong masyarakat dalam proses pembangunannya.

Poin Utama Sosialisasi:

• Kriteria Penerima: Penjelasan mendalam mengenai syarat administrasi dan kondisi fisik bangunan yang berhak mendapatkan bantuan.

• Mekanisme Penyaluran: Alur bantuan yang diberikan dalam bentuk material bangunan dan upah tukang melalui sistem perbankan.

• Aspek Keswadayaan: Menekankan pentingnya peran aktif penerima bantuan dalam menyediakan tambahan dana atau tenaga kerja secara mandiri.

Dalam sambutannya, Pemerintah Desa Pandansari berharap program ini dapat berjalan tepat sasaran sehingga angka kemiskinan ekstrem di wilayah Kecamatan Kejobong, khususnya Desa Pandansari, dapat terus berkurang melalui perbaikan infrastruktur pemukiman.

Antusiasme warga terlihat cukup tinggi dalam sesi tanya jawab, terutama terkait teknis pengadaan material dan jadwal dimulainya verifikasi lapangan oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL). Dengan terlaksananya sosialisasi ini, diharapkan seluruh calon penerima bantuan memiliki pemahaman yang sama mengenai hak dan kewajiban mereka selama program berlangsung.